Doctrine: Doctrine is viewpoint of legislation from jurists or legal Students. Doctrine is applied to interpret a standard conception of regulation within just other lawful sources or to supply clarification on ambiguity of legal guidelines. Doctrine in and of by itself doesn't have a binding ability. Nonetheless, it is very frequent for litigation cases to supplant their arguments with doctrine also to post textbooks of legal scholar pointing to a specific doctrine as evidence in court docket. Quite a few courts have subsequently expressly referred to views of legal scholars to interpret certain issues derived from the Principal supply of regulation.
BAIS itself is criticized for establishing a one particular-sided notion of what a countrywide protection menace constitutes by building civilians from a variety of significant groups a threat.
Praktik intelijen Indonesia pada period Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang consumer juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu one .
The instant of Sumpah Pemuda (Young Gentleman Oath) took place 84 years ago, reflecting the spirit of nationalism that remains to be vital Within this Reformation era. This paper endeavors to dig further this means of Sumpah Pemuda in its pre-independence era and applying it to our modern day problem.
Period orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.
The federal government has applied various guidelines, often arbitrarily, to demand people who have mentioned or claimed on human legal rights abuses and other associated challenges, including corruption.
Indonesia ought to do something to assist Palestine from the brazen condition, Israel. It isn't enough via political gimmick
Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.
Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.
Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Automobile artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat klik disini perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.
General public participation throughout this time was also found being a mere formality, with last second invitations issued for worker unions as well as other stakeholders.